Recent Posts

Wednesday 28 September 2016

Usik Indonesia, Negara-negara Pasifik Ikut Campur soal Papua Barat


- Senin,  26 September 2016

NEW YORK - Negara-negara di Kepulauan Pasifik terang-terangan mengusik dan ikut campur urusan dalam negeri Indonesia. Negara-negara itu di forum PBB menyerukan kebebasan bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.

Ada enam negara Kepualauan Pasifik—Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island dan Tuvalu—yang blak-blakan menyatakan keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.

”Pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dan mengejar untuk menentukan nasib sendiri bagi Papua Barat adalah dua sisi dari mata uang yang sama,” kata Perdana Menteri Solomon Island, Manasye Sogavare.

”Banyak laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat yang menekankan penguatan hak untuk menentukan nasib sendiri, yang menghasilkan pelanggaran HAM langsung oleh Indonesia dalam upaya untuk meredakan segala bentuk oposisi,” lanjut dia, seperti dikutip Radio NZ, Senin (26/9/2016).

Presiden Marshall Island, Hilda Heine, mendesak Dewan HAM PBB untuk melakukan penyelidikan yang kredibel atas pelanggaran di Papua Barat.

Sikap ikut campur negara-negara Kepulauan Pasifik itu membuat Indonesia terkejut.  Nara Masista Rakhmatia, seorang pejabat Indonesia untuk misi tetap di PBB, menyayangkan pernyataan para pemimpin Kepulauan Pasifik itu.

Masalah Papua Barat sejatinya tidak ada dalam agenda pembahasan di forum PBB. Agenda yang dibahas itu sejatinya soal tujuan pembangunan berkelanjutan dan respon global terhadap perubahan iklim.

”Para pemimpin yang sama memilih bukan untuk melanggar Piagam PBB dengan mencampuri kedaulatan negara lain dan melanggar integritas teritorialnya,” kata Nara.

Nara menolak tuduhan adanya pelanggaran HAM oleh Indonesia di Papua Barat. “Laporan bermotif politik mereka rancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di provinsi tersebut (Papua Barat dan Papua) yang telah secara konsisten terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan melakukan serangan teroris bersenjata,” kata Nara.

Dia menegaskan bahwa Indonesia memiliki mekanisme untuk menangani masalah di Papua.

- SINDONEWS

Friday 23 September 2016

Catatan 2009: Presiden: Perwira TNI-Polri Jangan Bercita-cita Jadi Gubernur



- Selasa, 22 Desember 2009

Surabaya (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan para perwira lulusan akademi TNI dan Polri sebaiknya tidak bercita-cita menjadi kepala daerah mulai dari tingkat gubernur, bupati, dan walikota.

Dalam pengarahan kepada taruna, pengasuh, dan perwira TNI-Polri di Graha Samudra Bumi Moro, Markas Komando Armada Kawasan Timur, Surabaya, Selasa malam, Presiden mengatakan adalah hal wajar dan benar apabila seorang prajurit berkeinginan untuk menjadi jenderal, laksamana atau marsekal, demi pengabdian yang lebih luas lagi kepada negara. 

"Yang tidak benar kalau kalian memasuki akademi TNI Polisi lantas cita-citanya ingin menjadi bupati, waikota, gubernur, pengusaha, dan lain-lain. Tidak tepat," ujarnya.

Presiden mengatakan para taruna lulusan TNI dan Polri harus bercita-cita menjadi perwira yang berhasil di lingkungannya. 

Namun, dalam mengejar karir menuju pucuk jabatan tertinggi, Kepala Negara mengingatkan agar mereka tidak menghalalkan segala cara atau menjatuhkan teman-teman sendiri untuk menghilangkan pesaing.

"Bisa saja dalam perjalanan kehidupan nanti ada dinamika, takdir, jalan kehidupan kalian memasuki profesi yang lain, tapi saya ingin hati dan pikiran kalian semua mulai besok saya lantik hanya satu ingin berbakti dan mengabdi di lingkungan TNI Polri dan berhasil menjadi perwira," tuturnya. 

Menurut Kepala Negara, untuk itu Para taruna harus mau bekerja keras dan berjuang menjalankan tugas sebaik-baiknya.

"Hanya dengan cara itulah kalian berhasil menghadapi rintangan dan tantangan tugas yang tidak ringan," ujarnya. 

Dalam pengarahannya, Presiden Yudhoyono menyampaikan tiga hal penting berdasarkan pengalamannya sendiri untuk dipegang para taruna selama perjalanan karir mereka.

Tiga hal itu adalah mengemban tugas apa pun di mana pun secara sungguh-sungguh dengan selalu memberikan yang terbaik, terus menerus belajar sendiri guna meningkatkan kemampuan, serta tidak pernah menyerah dalam mengatasi persoalan.

Bahkan sebagai seorang kepala negara pun, Presiden Yudhoyono mengatakan tiga hal itu masih ia pegang teguh hingga sekarang.

Sebanyak 1.092 taruna akademi TNi dan Polri lulusan tahun 2009 akan menjalani pelantikan dan pengucapan sumpah atau prasetya perwira (praspa) di Dermaga Ujung, Markas Komando Armada Kawasan Timur, Surabaya, pada Rabu 23 Desember 2009 dalam upacara pelantikan yang dipimpin oleh Presiden Yudhoyono sebagai inspektur upacara.

Taruna tersebut terdiri atas 275 taruna akademi militer, 195 taruna akademi angkatan laut, 123 aruna angkatan udara, serta 434 taruna akademi polisi dan 65 taruni akademi polisi.

Kekuatan Rakyat Pilih Jalan Demokrasi Lewat Pilkada Jika Yusril Ihza Mahendra Dicalonkan..



- Kamis, 22 September 2016

Oleh : Yudi Syamhudi Suyuti
(Koordinator Perjuangan Kekuatan Rakyat).

Jika partai-partai koalisi usung Yusril Ihza Mahendra sebagai calon gubernur DKI Jakarta, maka kekuatan rakyat pilih demokrasi pilkada sebagai jalan perubahan di Jakarta. Akan tetapi berbeda jika Yusril Ihza Mahendra tidak diusung, maka perubahan lewat jalanan adalah pilihan politik paling rasional.

Saat ini watak partai-partai politik mestinya berubah lebih memperhatikan rakyat miskin yang digusur, ditindas, dihina dan diinjak-injak oleh Ahok sang setan imperialis kecil. Dan sudah waktunya perubahan dilakukan mulai dari Jakarta.

Ada informasi yang tersebar bahwa Istana intervensi pilkada di Jakarta karena alasan hutang politik Istana dengan para cukong yang terdiri dari pengembang dan konglomerat.

Ada indikasi Istana ingin menenggalamkan calon yang dianggap kuat melawan Ahok. Sehingga dimunculkan calon boneka seperti Anies Baswedan untuk sengaja dipasang sebagai hanya pembanding saja.

Ini adalah sikap Istana yang banci, cengeng dan tidak sportif, hanya berani bertarung kasak kusuk. Seharusnya dalam demokrasi yang beradab, hal-hal konspiratif seperti ini seharusnya tidak lagi digunakan. Karena ini salah satu bentuk korupsi kekuasaan.

Sekali lagi, harapan massa rakyat untuk majunya Yusril Ihza Mahendra sangat kuat. Dan rakyat akan menghargai demokrasi yang dijalankan di Jakarta.

Jika ternyata yang diusung partai-partai politik koalisi hanya calon boneka, maka perubahan lewat jalanan adalah pilihannya.

http://www.repelita.com/kekuatan-rakyat-pilih-jalan-demokrasi-lewat-pilkada-jika-yusril-ihza-mahendra-dicalonkan-jika-tidak-perubahan-lewat-jalanan.

Sebaiknya Putra Sulung SBY Disiapkan Jadi Panglima TNI ketimbang Cagub DKI



- Kamis, 22 September 2016

JAKARTA - Nama Mayor TNI Agus Harimurti Yudhoyono tiba-tiba mencuat sebagai kandidat penantang Basuki T Purnama pada pilkada DKI Jakarta. Putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono itu bahkan sudah dibahas dalam pertemuan elite empat partai di Cikeas, Bogor, Rabu (21/9).

Namun, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing meragukan hal itu. "Itu bukan SBY yang ngomong langsung, tapi masih sebatas wacana yang belum jelas sumbernya," kata Emrus  kepada JPNN, Kamis (22/9).

Agus kini masih aktif sebagai TNI sebagai Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kemuning. Emrus mengatakan, Agus yang punya peluang karier bagus di TNI akan rugi jika maju di pilkada DKI dan belum tentu menang.

Selain itu, Agus merupakan tentara dengan prestasi sangat bagus. Agus pernah belajar di Amerika Serikat, kemudian bergabung dalam pasukan perdamaian dunia. "Dia tentara muda yang hebat," kata Emrus.

Karenanya Emrus menyayangkan jika tentara sehebat Agus harus ditarik-tarik ke dalam dunia politik. Alasannya, kurang bijak jika orang hebat di militer apalagi masih berusia muda dan karirnya panjang ditarik ke politik.

"Kalau TNI yang masih aktif apalagi masih muda, saya sarankan jangan diganggu," kata dia. "Kalau yang sudah pensiun, mungkin boleh," tambahnya.

Karenanya Emrus justru menyarankan Agus tetap bertahan di TNI. Sebab, bisa saja ke depan suami Annisa Pohan itu menjadi Panglima TNI.

"Menurut saya biarkan saja dia menjadi Panglima TNI beberapa tahun ke depan nantinya. Saya sarankan urungkan niat untuk menarik-nariknya ke politik," kata direktur EmrusCorner itu.

Sumber: JPNN

Wednesday 21 September 2016

Ahok Sindir Yusril Enggak Punya Program, Ini Jawaban Yusril


Capture: Maya Kusuma

20 September 2016

Yusril menghadiri rapat akbar Forum RT/RW Jakarta Utara di Koja, Ahad (18/9) kemarin. Dalam forum tersebut, dibahas bagaimana supaya warga memilih pemimpin Jakarta dengan santun dan pro rakyat.

Mendengar kehadiran Yusril di acara tersebut, Ahok lantas berkomentar miring soal Mantan Sekretaris Negara itu.

"Ya itu kan (Yusril) orang enggak punya program. Jadi santai sajalah," ketusnya di kompleks Balai Kota Jakarta, Senin (19/9).

****

Ini jawaan Yusil:

1. Ahok bilang saya nggak punya program itu memang bener, bukan fitnah. | Pertama saya gak punya program gusur rakyat miskin. Ahok punya

2. Kedua saya gak punya program sengsarakan warga Kampung Aquarium. Ahok punya dan sudah dilaksanakan.

3. Saya gak punya program mau gusur kampung Luar Batang, Ahok punya. | Sudah mau dilaksanakan tapi gagal

4. Saya gak punya program untuk beli tanah RS Sumberwaras, Ahok punya. Sudsh dilaksanakan dan kini bermasalah

5. Saya gak punya program beli tanah milik DKI sendiri di Cengkareng. | Sudah dilaksanakan dan bermasalah.
Saya tidak punya program seperti itu

6. Saya gak punya program bentak-bentak ibu-ibu. | Ahok punya dan sudah dilaksanakan

7. Ahok punya program tidak boleh motong hewan qurban kecuali di tempat jagal hewan. | Saya gak punya

8. Itu deh kira-kira yang saya gak punya program tapi Ahok punya

Innalillahi, Mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni Berpulang ke Rahmatullah

Breaking

REPUBLIKA,, JAKARTA -- Kabar duka dari keluarga mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni. Mantan Menteri Agama Kabinet Indonesia Bersatu itu dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Selasa (20/9).

"Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Dr KH Maftuh Basyuni (Ketua BWI/mantan Menteri Agama). Semoga almarhum mendapat tempat yang layak di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sabar dan tabah. Amin," demikian bunyi pesan WhatsApp yang diterima redaksi Republika.co.id, Selasa (20/9) malam.

Tuesday 20 September 2016

Dirut Bulog Sebut tak Ada Rekomendasi dari Irman ke Bulog

Ahad, 18 September 2016

Tudingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa Irman Gusman terlibat dalam kasus kuota gula di Bulog pupus. Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti menegaskan, hingga saat ini, tidak pernah ada rekomendasi Irman Gusman kepada Bulog.

"Seingat saya sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari beliau (Irman Gusman-red)," kata Djarot melalui pesan singkatnya, Ahad (18/9).

Terlebih, menurutnya, tidak ada kewenangan Irman Gusman sebagai Ketua DPD untuk memberi rekomendasi terkait kuota import gula kepada perusahaan tersebut. Pemberian rekomendasi tersebut kata Djarot, adalah kewenangan Kementerian yang terkait dan juga memiliki syarat dan ketentuannya.

"Rekomendasi importasi gula itu dari kementerian terkait dan kewenangan Bulog hanya melaksanakan sesuai izin dan ekomendasi yang ada," katanya.

Namun, KPK menangkap tangan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman karena diduga menerima uang suap sebesar Rp 100 juta dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto (XXS) dan istrinya Memi (MMI). Suap terkait rekomendasi Irman kepada Bulog agar memberikan jatah impor gula kepada CV Semesta Berjaya di Sumatera Barat.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengatakan, pemberian rekomendasi Irman kepada Bulog tersebut diduga disampaikan secara lisan melalui telepon.

Adapun kasus ini bermula, tangkap tangan KPK pada Jumat (16/9) malam. Mereka yakni Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto (XXS), Istri CV Semesta Berjaya, Memi (MMI), Adik Kandung Xaveriandy, Wily (WS) dan Ketua DPD, Irman Gusman (IG). Namun dari keempatnya, yang ditetapkan sebagai tersangka hanya tiga orang yakni XXS, MMI dan IG.

Irman diduga menerima suap dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto (XXS) dan istrinya Memi (MMI) sebesar Rp 100 juta. Suap yang diterima Irman untuk pengurusan kuota gula impor yang diberikan oleh bulog kepada CV Semwsta Berjaya di tahun 2016 untuk Provinsi Sumatera Barat.

- Republika Online

Terkuak! Ada Kejanggalan Kasus Irman Gusman, Pesanan Siapa?

18 SEPTEMBER 2016

POSTED BY: ADMIN SEPTEMBER 18, 2016

Kabarkan.net – Ketua DPD RI Irman Gusman dicokok di kediamannya dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dini hari, Sabtu (17/9).

Menurut statemen resmi Ketua KPK, Agus Rahardjo, Irman ditangkap setelah diduga menerima suap dari CV Semesta Berjaya (SB) sebesar Rp. 100 juta terkait impor gula oleh Bulog untuk Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Ternyata, menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, CV SB tidak terdaftar sebagai importir gula sehingga tidak bisa bebas impor komoditas strategis itu karena sebelumnya harus mendapat izin dari Kementerian Perdagangan.

"Saya pun tidak tahu dan agak kaget juga. Kita urut-urut kok ada CV bisa jadi importir dan saya tidak tahulah untuk yang seperti itu serta agak aneh saja," kata Mendag Enggartiasto kepada pers saat meninjau sejumlah pasar di Bandar Lampung, Minggu (18/9/2016).

Terkait dengan CV Semesta Berjaya yang diduga menyuap Ketua DPD, Enggartiasto mengatakan, perusahaan itu tidak terdaftar sebagai importir.

"Tidak ada dalam daftar. Saya sudah cek segera malam itu begitu ada berita," katanya.

CV. SB diketahui hanya memiliki Angka Pengenal Impor – Umum (API-U) bukan Angka Pengenal Impor – Produsen (API-P). Selain itu, CV SB memiliki ijin usaha Makanan dan Minuman. Dari keterangan Mendag, ada titik terang dalam kasus Irman.

Berdasarkan penelusuran Kabarkan.net, ada kejanggalan dalam kasus tersebut. CV SB tidak memiliki ijin importir, sedangkan penyaluran gula impor seharusnya melibatkan Bulog dan izin impor hanya bisa diberikan oleh Kementerian Perdagangan.

Bulog saat ini hanya memiliki kuota RAW Sugar sebesar 260 ribu ton. RAW Sugar adalah bahan baku gula dengan rendamen 95 persen menjadi gula kristal putih. Selebihnya, 5 persen bisa dijadikan bahan vetcin.

RAW Sugar yang di datangkan Bulog wajib diolah kembali oleh pabrik menjadi GKP dengan tingkat keputihan 100 s/d 140 sehingga layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Terkait rekomendasi kuota untuk industri makanan dan minuman, hanya bisa diproses di Dirjen AGRO Kementrian Perindustrian, kemudian Kementerian Perdagangan melalui Direktur Import untuk menyetujui kuota tersebut.

Mengapa ada kuota impor di Bulog tentang RAW Sugar? Padahal Bulog bukan pemegang API-P? Siapa yang kasih ijin Bulog impor RAW Sugar?

Ketika KPK bicara ketahanan pangan soal gula dalam konferensi pers, tampak jelas KPK tidak paham apa yang sedang mereka bicarakan. KPK tidak punya pemahaman yang komprehensif soal ketahanan pangan maupun gula.

Pemberi ijin Bulog untuk impor RAW Sugar itu adalah Presiden melalui Perpres No.48 Tahun 2016. Perpres tersebut ditandangani pada tanggal 1 Juli 2016, Tentang Penugasan Bulog. Jadi, selain Bulog hanya BUMN yang bisa meminta kuota impor.

Anehnya, Ketua DPD RI ditangkap terkait kuota Bulog dengan sebuah CV yang tidak memiliki API-P. 

Monday 19 September 2016

Ahmad Lubis: Kasus Irman Gusman hanya dramatisasi KPK alihkan kasus besar



Kasus suap yang menimpa Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya dramatisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk alihkan kasus besar di Indonesia. 

Demikian dikatakan aktivis politik Ahmad Lubis kepada suaranasional, Ahad (18/9). "Sebelum kasus Irman Gusman beredar kabar KPK mau menutup kasus BLBI dan Century," ungkap Lubis. 

Kata Lubis Operasi Tangkap Tangkan (OOT) Irman Gusman ada daya jual KPK di media. "Irman Gusman Ketua DPD punya jabatan dan ini ada nilai jualnya di media. Semua media membahas kasus suap Irman Gusman," papar Lubis.

- Suara Nasional

Antara Penangkapan Irman Gusman dan Rencana Pemakzulan Jokowi

Ahad, 18 SEPTEMBER 2016

Berbagai pertanyaan masih berseliweran menyusul penangkapan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI, Irman Gusman, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penangkapan ini mengejutkan.

Bukan hanya karena barang bukti yang begitu kecil untuk ukuran yang seharusnya dijadikan target oleh KPK, namun juga karena DPD tidak memiliki kekuatan eksekusi kebijakan dan legislasi.

Maka tidak heran apabila di jejaring sosial media pun berseliweran berbagai skenario yang mungkin terjadi di bawah meja terkait penangkapan IG ini.

Salah satu skenario yang dibayangkan itu mengaitkan penangkapan Irman Gusman dengan kemungkinan impeachment pemerintah.

Analisa ini mengatakan bahwa Irman sudah menjadi target saat dia tidak bisa dilengser dari kursi ketua DPD sekitar tiga bulan bulan lalu melalui mosi tidak percaya.

Menyusul kegagalan itu, maka disiapkanlah skenario menggulung Irman dengan bantuan KPK. Irman Gusman mulai disadap dan dibuntuti. Lalu dia ketiban sial, dan kena.

Irman Gusman Menolak Bungkusan, Lalu KPK Masuk...



Sabtu, 17 September 2016 

JAKARTA - Anggota DPD RI Asri Anas mengonfirmasi penangkapan senator berinisial IG yang merujuk pada nama Irman Gusman.

Menurut Asri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap ketua DPD RI itu di rumah dinasnya pada Jumat (16/9) malam.

"Benar IG ditangkap di kediaman, rumah dinas Widya Chandra semalam. Kepastian tersebut diketahui pukul tujuh pagi tadi dari orang KPK," kata Asri menjawab wartawan di Jakarta, Sabtu (17/9).

"Sebelumnya saya hubungi istri dan orang dekat IG tapi HP-nya pada mati semua. Selain IG ada pengusaha Willy, Heru dan seorang perempuan, dan ajudan IG, Joko," sambung Asri.

Dia mengatakan, pengusaha tersebut datang ke rumah dinas Irman untuk meminta bantuan sembari membawa bungkusan.

Namun, kata Asri, Irman menolak pemberian pengusaha itu.

"Tapi IG menolak. Begitu tamu mau meninggalkan rumah IG, masuk penyidik KPK," pungkasnya.

Saturday 17 September 2016

Ahok Yang Mengaku Jujur Bersih Itu Ternyata Takut Pada Rakyat

Selasa, 13 September 2016


Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Basuki Indra alias Zhang Wan Xie. atau biasa dipanggil Ahok tampak dikawal puluhan polisi bersenjata yang menggunakan sepeda motor saat meninggalkan Pasar Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (13/9/2016), seusai meresmikan pasar tersebut.

Komnas HAM Minta Negara Ambil Tanah yang Dikuasai Konglomerat

Kamis, 15/9/2016


Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hafid Abbas meminta pemerintah mengambil sebagian besar tanah yang dikuasai konglomerasi besar di Indonesia. Tanah itu, kata Hafid, harus dibagikan kepada kelompok masyarakat miskin.

Dia menyebut ada perusahaan yang didirikan pengusaha keturunan Tionghoa memiliki tanah 5 juta hektar. Bagi Hafid, tak ada alasan bagi seorang pengusaha menguasai tanah seluas itu.

"Jadi 5 juta hektar tanah yang dimiliki satu orang itu boleh digusur, diambil sebagian oleh negara, dan dibagi ke kelompok miskin, yang sekarang ini Sinar Mas memiliki 5 juta hektar," kata Hafid saat diskusi mengenai kasus penggusuran DKI Jakarta, di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Kamis (15/9).

Wednesday 14 September 2016

Resmikan Pasar, Ahok Dikawal Brimob Bersenjata Lengkap

- Selasa, 13 September 2016 |


Puluhan anggota Brigade Mobil (Brimob) terlihat mengawal mobil dinas yang dinaiki Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta Utara, Selasa, 13 Agustus 2016.

Para anggota Brimob berboncengan mengendarai sepeda motor trail berpelat nomor polisi. Mereka bersenjata lengkap dan memakai rompi anti peluru.

Berdasarkan pantauan VIVA News, puluhan sepeda motor itu mengawal sejak Ahok, sapaan akrab Basuki, meninggalkan Pasar Kebon Bawang, Tanjung Priok. Ahok baru meresmikan pasar rakyat yang dibangun PT Wijaya Karya untuk PD Pasar Jaya.

Geruduk Kantor Luhut, BEM UI Tolak Proyek Reklamasi

- Selasa, 13 September 2016


Massa yang berasal dari BEM UI dan warga Kampung Nelayan Muara Angke melakukan aksi di depan Gedung Kementerian Maritim, Jakarta, Selasa (13/9)

Massa yang berasal dar BEM UI dan warga Kampung Nelayan Muara Angke melakukan aksi di depan Gedung Kementerian Maritim, Jakarta, Selasa (13/9)

Penolakan atas kebijakan pemerintah melanjutkan reklamasi di Pulau G terus mengalir. BEM UI melakukan aksi penolakan di depan gedung Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Selasa (13/9). Sekitar 50 mahasiswa berjas kuning berjajar membawa spanduk dan meneriakan penolakan di ruas jalan MH. Thamrin depan Gedung Menko Maritim.

Luhut ‘Sembunyikan’ Kajian Reklamasi, Pakar ITB: Itu Namanya Tidak Bijaksana

Senin, 12 September 2016

Jakarta, Aktual – Pakar kelautan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Muslim Muin Ph.D dibuat heran dengan sikap Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut tidak ada masalah di proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.

Muslim pun mempertanyakan hasil kajian yang jadi alasan Luhut menyatakan Pulau G tidak bermasalah. Yakni hasil kajian yang diklaim dilakukan tim bentukan Luhut dengan menggandeng BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi).

Sejauh ini, Muslim mengaku belum pernah melihat hasil kajian dari tim bentukan Luhut, sampai ujug-ujug dinyatakan tidak ada masalah lagi dengan proyek reklamasi Pulau G. Pertanyaan pun muncul, mengapa kajian tim Luhut tidak dibuka ke publik? “Itu membuktikan ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau saya, tentu kajian akan saya buka ke publik. Jika disembunyikan itu namanya pengecut,” ujar dia, saat dihubungi Aktual dari Jakarta, Ahad (12/9).

Pulau G Tidak Bermasalah, Koalisi: Kajiannya Mana Pak Luhut?

- 10 September 2016


Jakarta, Aktual – Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menagih kajian mengenai reklamasi Pulau G diklaim Menko Kemaritiman dilakukan oleh Tim dari ITB.

Martin Hadiwinata dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) yang merupakan salah satu yang tergabung di Koalisi mengatakan kajian harus dibeberkan secara transparan agar bisa dibahas publik. 

Parahnya, di saat hasil kajian tidak bisa diakses publik, Luhut sudah mengeluarkan pernyataan bahwa proyek reklamasi Pulau G tidak ada masalah dan layak dilanjutkan. “Padahal dia (Luhut) mengklaim hasil kajian itu jadi basis pengambilan keputusannya,” ucap Marthin, kepada Aktual, Jumat (9/9).

Luhut Berpihak ke Podomoro, Sebut Reklamasi Pulau G Tidak Bermasalah

- Jum'at, 9 September 2016


Jakarta, Aktual – Pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut tidak ada masalah di proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta, sangat mengecewakan. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, yang selama ini sudah berjibaku menolak reklamasi termasuk lewat jalur hukum, menilai pernyataan Luhut menjadi bukti nyata keberpihakan, bukan kepada rakyat Jakarta, tapi kepada pengembang.

Sebab kesimpulan Luhut hanya berdasarkan diskusi dengan PLN dan pengembang saja, tidak dengan rakyat sekitar yang terdampak. Padahal keberadaan Pulau G menimbulkan persoalan kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap sumber kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir, perempuan dan laki-laki.

“Itu justru tidak menjadi pertimbangan dia (Luhut),” ujar Martin Hadiwinata dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mewakili Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, kepada Aktual, Kamis (8/9).

Pemerintah Lanjutkan Proyek Reklamasi Pulau G

- Sabtu, 9 September 2016


Jakarta, Aktual — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan, pemerintah melanjutkan proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.

“Kami sudah putuskan untuk kita lanjutkan,” kata Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Jumat (9/9).

Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut mengklaim, tidak ada masalah dan dampak yang dikhawatirkan baik dari aspek hukum maupun lingkungan terkait proyek itu.

Soekarno Mengusir Penjajah, Jokowi “Mengundang” Penjajah


Jokowi-JK dan PDIP (bersama KIH=Koalisi Indonesia Hebat) sepertinya lebih cenderung “menghambakan” diri di hadapan sejumlah negara asing. Jokowi-JK bahkan sepertinya telah berada di genggaman asing. Dan negeri ini benar-benar ingin kembali dijajah. Yakni dimulai dengan mengikuti “arahan” IMF-Bank Dunia, mengcekik leher dan memukul perut rakyat dengan cara mencabut subsidi BBM (menaikkan harganya) dengan dalih bahwa anggaran subsidi BBM-nya akan dialihkan untuk membiayai pembangunan sejumlah infrastruktur. Anehnya, Jokowi-JK hanya menaikkan harga BBM bersubsidi (untuk rakyat menengah ke bawah) sebesar Rp.2.000, sementara harga Pertamax untuk kalangan menengah atas tidak dinaikkan. Alasanya karena BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, dan juga karena subsidi membuat rakyat jadi malas.

Mungkin yang dimaksud pemerintah tidak tepat sasaran dan malas itu adalah bahwa selama ini rakyat tidak tepat sasaran dan malas memasuki ke SPBU milik asing. Sekarang, rakyat sudah tepat “sasaran” mengunjungi dan tak lagi malas memasuki SPBU milik asing dengan oktan yang lebih baik dan harga cuma beda tipis dengan SPBU Pertamina. Di saat seperti itu, tentu usaha SPBU milik asing menjadi ramai dan meraup untung dari uang rakyat.

Ketika harga BBM dinaikkan, maka harga-harga kebutuhan pokok pun pasti ikut naik. Selain harga kebutuhan pokok sudah naik akibat kenaikan harga BBM, pemerintah Jokowi-JK malah kini per 1 Januari 2015 menaikkan harga Tarif Dasar Listrik (TDL), harga elpiji 3 kg dan tarif Kereta Api.

Saturday 3 September 2016

Harga Gas di Cina Yang Impor dari Indonesia Ternaya Lebih Murah

Berita Islam 24H - Pemerintah Jokowi-JK masih merumuskan harga gas industri di Indonesia yang saat ini mencapai USD 8 Million Metric British Thermal Unit (MMbtu). Harga tersebut jauh lebih mahal dibanding Singapura yang hanya berada di kisaran USD 4 per MMbtu.

Selisih harga yang mencapai 2 kali lipat tersebut dikeluhkan oleh para pelaku industri. Sebab, sebagai negara yang mengekspor sebagian hasil gasnya ke Singapura, Indonesia tidak seharusnya memberi tarif dalam negeri yang jauh lebih mahal.

Tidak hanya Singapura, negara tetangga lainnya seperti Malaysia hanya menjual harga gas untuk industri sebesar USD 4,47 per MMbtu, Filipina USD 5,43 per MMbtu dan Vietnam USD 7,5 per MMbtu.

Ahok Disebut Cetak Sejarah Penggusuran Paling Brutal

Jum'at, 29 April 2016


Jakarta, CNN Indonesia -- Sepanjang tahun lalu, berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, ada 113 kasus penggusuran paksa oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Penggusuran itu merugikan 8.315 kepala keluarga dan 600 unit usaha. Sebanyak 84 persen penggusuran dilakukan secara sepihak.

Itu belum termasuk penggusuran yang dilakukan sejak awal hingga menjelang tengah tahun ini. Merujuk pada data tersebut, sejarawan Betawi JJ Rizal menyebut Ahok sebagai Gubernur Jakarta yang paling sering menggusur warganya.

Proyek Kereta Cepat ‘Belum Jelas’; Mafia Tanah Sudah kuasai Tanah Rakyat

- Jum'at, 2 September 2016



Lingkarannews, Jakarta- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sedang menunggu pencairan dana dari CDB (China Development Bank), namun para mafia tanah sudah mulai menguasai tanah warga yang terkena jalur kereta cepat tersebut

Tindakan para Mafia tanah tersebut berharap keuntungan atas proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, terutama wilayah di mana keberadaan stasiun kereta cepat berada. Mafia tanah memiliki orientasi bisnis bakal ramai ke depannya

Wilayah di Purwakarta, sejumlah tanah warga sudah ditawari harga bahkan sebagian besar sudah dibeli oleh para mafia tanah. Hal tersebut akan berdampak secara langsung pada kenaikan harga tanah yang termasuk wilayah jalur kereta cepat

PT Kereta Cepat Indonesia China akan berhadapan dengan para mafia untuk pembebasan lahan (namun ada yang mengatakan, mafia tersebut juga adalah ‘orang dalam’ proyek itu sendiri)

Berharap tawar menawar atas kenaikan harga tanah sesuai harga kenaikan harga yang ditetapkan para mafia, tentu akan berdampak pada anggaran pembebasan lahan. Itu terjadi karena terlalu lama nya proses pembebasan lahan yang dilakukan  sehingga dimanfaatkan para mafia tanah untuk bergerak memnguasai lahan yang ada

Adityawarman @aditnamasaya

Tautan: Lingkaran News