Jokowi Bakal Mikir Sejuta Kali kalau Diminta Kembalikan UUD 1945

Selasa, 25 Oktober 2016

RMOL. Pasca Megawati Soekarnoputri menjadi presiden, pemerintah Indonesia selalu menjelma menjadi ‎kepanjangan tangan dari neokolonialisme global, termasuk kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Begitu kata putri proklamator Indonesia Sukarno, Rachmawati Soekarnoputri, dalam sambutan acara bedah buku 'Revolusi Belum Selesai' karyanya yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dan HMI Komisariat Hukum di Universitas Bung Karno, Jalan Kimia, Cikini, Jakarta Pusat‎, Selasa (25/10).

"Sadar atau tidak dari 2003 sampai sekarang. Jokowi juga itu jadi kepanjangan nekolim," sambungnya.

Hal itu, lanjut Rachma, bisa dibuktikan dengan keengganan Jokowi mengembalikan Undang Undang Dasar (UUD) kembali ke UUD 1945 yang asli.

"Pasti dia mikirnya sejuta kali. ‎karena dia antek," tegasnya.

Proyek Tol Trans Jawa Akan Menggunakan Dana Pensiun

JAKARTA - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah berencana menggunakan dana pensiun untuk membiayai proyek jalan tol Trans Jawa. Hal ini demi mendorong pembiayaan infrastruktur tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sehingga ke depan, proyek infrastruktur tidak lagi menggunakan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L). Pemerintah juga tidak akan lagi menginjeksikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan pelat merah.

"Kita akan fokus bagaimana mendorong infrastruktur pembiayaan non APBN. Jadi tidak lagi menggunakan belanja di K/L, tidak lagi menggunakan PMN," katanya ddi Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Pemerintah sendiri menargetkan tol Trans Jawa dapat terkoneksi dari Jakarta ke Surabaya pada 2018. Untuk mewujudkannya, BUMN yang mendapatkan tugas untuk membangun proyek tersebut tentu membutuhkan modal tambahan.

Masalahnya, kata mantan Wamenkeu ini, perusahaan pelat merah tersebut kekurangan ekuitas untuk menarik pinjaman di bank. Oleh karena itu, mau tidak mau, pemerintah harus mencari akal agar target yang telah ditetapkan tidak molor.

KH. MA’RUF AMIN: ”MUI TIDAK MASUKI WILAYAH POLITIK, AHOK YANG MENCAMPURI WILAYAH MUI“

- Selasa, 18 Oktober 2016

PB, Jakarta – Rupanya persoalan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan jika video yang memuat pertemuan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan warga Pulau Pramuka Kepulauan Seribu, membuat Ahok dan pendukungnya gusar dan merasa tertekan.

Dengan menggunakan sebuah ormas yang menamakan diri Aliansi Masyarakat DKI Cinta Damai yang mengklaim terdiri dari tokoh masyarakat, ulama, budayawan, tokoh pemuda, pelajar dan pengacara mencoba mendesak MUI untuk mencabut SK yang memutuskan jika Ahok telah menista Al Quran dan menghina Ulama.

Bahkan salah satu ulama dari NU, Muhammad Ghozi Wahib Wahab Hasbullah mengklaim jika pilkada serentak 2017 nanti tidak ada perpecahan di tengah masyarakat.

Namun pihak MUI rupanya tidak mundur sama sekali, bahkan pernyataan dari Ustad Tengku Zulkarnain sangat tegas, jangankan untuk mencabut SK untuk merubah satu hurufpun tidak akan dilakukan.

“Koar2 di Negara Demokrasi Wajib Menghormati Pendapat Orang. Tapi MUI Didesak2 Utk Cabut Surat yg Menyerahkan Penista Qur’an Diproses Hukum.” Tulis Zulkarnain melalui akunnya @UstadTengku.

Bahkan Pimpinan MUI masa Khidmat 2015-2020, KH, Ma’ruf Amin mengingatkan kepada Ahok, “selama ini MUI sama sekali tidak pernah memasuki wilayah politik, namun Ahok yang mencampuri wilayah MUI”.

MUI memang dikenal sangat berhati-hati dalam persoalan politik, bahkan diamnya MUI beberapa waktu lalu, sebelum mengeluarkan SK tersebut, dianggap sudah menjadi bagian dari wilayah politik yang dikekang oleh pemerintah.

“Walaupun terkesan lamban, namun MUI sebenarnya sangat berhati-hati, dalam memutuskan perkara. Apalagi selama ini MUI dikenal sebagai salah satu lembaga yang dipercaya baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat, dan Ahok memang sudah memasuki wilayah milik MUI, soal akidah umat Islam,” ujar Darwis tokoh muda muslim asal Maluku Utara di Jakarta.

http://pembawaberita.com/2016/10/18/kh-maruf-amin-mui-tidak-masuki-wilayah-politik-ahok-yang-mencampuri-wilayah-mui.html

Gubernur Papua: Saya Tidak Pernah Memberikan Pernyataan Berkaitan dengan PILKADA DKI

- Selasa, 18 Oktober 2016

SIARAN PERS

Gubernur Papua: Saya Tidak Pernah Memberikan Pernyataan Berkaitan dengan PILKADA DKI

Jakarta, 18 Oktober 2016

Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe merasa perlu memberikan klarifikasi berkaitan dengan berita dan  meme  tentang pernyataannya yang dihubungkan dengan “panasnya” Pilkada DKI saat ini. “Saya perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada masyarakat DKI dan masyarakat Papua bahwa saya sama sekali tidak pernah memberikan pernyataan berkaitan dengan Pilkada DKI, apalagi dihubung-hubungkan dengan keinginan agar Papua Merdeka jika Ahok tidak dijinkan jadi Gubernur”. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Papua saat mendampingi Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam kunjungannya ke Provinsi Papua, 17 Okrober 2016.

Lukas Enembe menjadi tidak nyaman dengan semakin viral-nya berita tersebut yang dikhawatirkan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan yang sudah terbangun dengan baik dan kokoh di Tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua. “sudah berkali-kali saya nyatakan bahwa NKRI harga mati bagi kami di Papua, jadi jangan ada yang mencoba merusak tatanan yang sudah kami bangun dengan baik di tanah ini. Kami tidak berpikir untuk merdeka, tapi saat ini kami hanya fokus pada bagaimana cara mensejahterakan rakyat yang hidup di atas tanah ini. ” tegas Enembe.

Gubernur melanjutkan bahwa kami bersama dengan rakyat Papua sangat senang dan gembira, Pemerintahan saat ini yang di pimpin oleh Bapak Jokowi sangat focus dalam membangun Papua. Sudah berkali-kali Pak Jokowi berkunjung ke Provinsi Papua dan ini menunjukkan bahwa beliau sangat ingin pembangunan Papua dapat berjalan dengan cepat, sambung Lukas Enembe.

“Saya tidak punya waktu untuk mengurusi soal Provinsi lain, apalagi soal DKI yang tentunya punya karakter permasalahan yang jauh berbeda dengan Papua. Saya hanya ingin focus bagaimana caranya membangun Papua menjadi lebih baik. Makanya  saya tidak akan berhenti  berjuang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang No 21 tahun 2001, karena kunci menuju kesejahteraan rakyat papua adalah dengan melakukan perubahan Undang-undang tersebut”

GUBERNUR LUKAS ENEMBE

KPUD DKI Dapat Bantuan dari PT HM Sampoerna?

Selasa, 11 Oktober 2016

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Soemarno membantah kabar bahwa pihaknya menerima sumbangan dari PT HM Sampoerna berupa 400 unit komputer. Lebih-lebih, kabar itu menyebutkan bahwa dalam CPU komputer tersebut telah diprogram oleh pihak perusahaan untuk kepentingan pemenangan Ahok.

"‎Itu tidak benar," tegas Soemarno saat ditemui RMOL Jakarta di kantornya, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (11/10).

Memang, kata dia, ‎beberapa bulan sebelum tahapan Pilkada dimulai, KPU DKI Jakarta menghadap gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, meminta agar sarana dan prasarana KPUD DKI dilakukan perbaikan. Pasalnya, di kantor KPU DKI sebelumnya, sarana dan prasarana sangat tidak layak.

"Dalam pasal 126 Undang-Undang 15 tahun 2011 tentang penyelenggaran pemilu, Pemprov wajib memfasilitasi sarana dan prasarana KPU dan Bawaslu," terangnya.

Akhirnya, lanjut dia, diberikanlah tempat ‎di Salemba (kantor KPU DKI sekarang ini) yang sebelumnya kantor Sudin Pendidikan, dengan status pinjam pakai.

"Akhirnya (tempat) ini direnovasi, termasuk juga diberikan fasilitas berupa komputer. Nah komputer itu dibantu oleh Pemprov jumlahnya ada 25 unit‎. Didistribusikan ke enam wilayah KPU Kota. Ada juga laptop 26 unit serta meja dan kursi," tuturnya menerangkan.

Jadi, tegas dia, permintaan bantuan tersebut ditujukan ke Pemprov DKI, bukan ke Ahok, karena memang ada kewajiban Pemprov memfasilitasi penyelenggra pemilu.

‎Dia juga mengaku kaget ketika membaca kabar bahwa KPU DKI Jakarta mendapat bantuan dari PT HM Sampoerna.

‎"Saya baca, kita dapet  400 unit, masya Allah, memangnya kita mau bikin rental? Mentang-mentang deket kampus, apalagi ada isu program menangin Ahok, sama sekali tidak benar," pungkasnya.

RMOL JAKARTA

Ternyata, Ahok Pernah Ditolak Jadi Gubernur oleh Warga Sumatera Utara

- Rabu, 18 Mei 2016

Kuasa hukum korban penggusuran pemukiman warga Kampung Pulo dan Kalijodo, Jakarta Barat, Rasman Nasution mengatakan masyarakat tidak banyak yang mengetahui bahwa Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah mencalonkan sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Hanya saja, kata dia, masyarakat Sumatera Utara menyadari bahwa Ahok bukan pemimpin yang baik.

“Tapi itu barang tidak laku meskipun istrinya berasal dari Medan dengan marga Tan,” ujar Rasman saat diskusi yang bertajuk “Fenomena Menggusur Ahok Merebak Ke Daerah Lain NKRI” yang diadakan Forum Jaringan Islam Sosialis di Menteng, Jakarta.

Rasman menjelaskan upaya Ahok mendaftar sebagai calon Gubernur Sumatera Utara tersebut bersamaan dengan saat dirinya menjabat sebagai anggota DPRD Propinsi Sumut.

Hanya saja, kata dia, cukup disayangkan banyak masyarakat tidak faham kalau ternyata keinginan Ahok menjadi gubernur pernah ditolak oleh warga Sumatera Utara.

“Mungknn banyak orang tidak tau itu. Saya lihat dia punya baleho spanduk di Sumut untuk mencalonkan diri di Sumut,” ungkapnya.

Rasman mengatakan akhirnya alasan penolakaan masyarakat Sumatera Utara menolak Ahok sebagai pemimpinnya menjadi terbukti. Sebagai Gubernur DKI di Jakarta, kata Rasman, Ahok tidak menunjukkan sebagai pemimpin, ia malah menjadi pelayan para konglomerat yang punya kepentingan merampas tanah rakyat dan menggusur warga miskin.

Lihat saja proyek reklamasi yang jadi kasus, dan menghilangkan pendapatan para nelayan. Dan masih banyak lagi kasus-kasus Ahok yang sampai saat ini belum terselesaikan.

“Sehingga saya berpikir ini orang memang tidak pantas jadi Gubernur di DKI Jakarta,” ungkapnya.

http://www.sharia.co.id/2016/05/ternyata-ahok-pernah-ditolak-jadi-gubernur-oleh-warga-sumatera-utara/

Bareskrim Periksa Saksi di Kepulauan Seribu, Ini Hasilnya

- Senin, 17 Oktober 2016

REPUBLIKA, JAKARTA -- Penyidik Badan Reserse dan Kriminal Polri mengunjungi Pulau Seribu perihal video Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diduga menghina surah Al Maidah ayat 51. Dalam kunjungan pada Ahad (16/10), penyidik melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat Kepulauan Seribu yang ikut menghadiri kedatangan Ahok.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Agus Andrianto mengatakan, pemeriksaan dilakukan kepada Lurah, Ketua Pemerintah Daerah dan juga kelompok nelayan Kepulauan Seribu. "Ada lurah, ada Ketua Pemda, ada kelompok nelayan yang hadir pada acara itu," ujar Andrianto saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (17/10).

Hasil pemeriksaan, seluruhnya membenarkan bahwa Ahok memang berada di Kepulauan Pramuka, Pulau Seribu pada Selasa 27 September 2016 lalu dan berdialog dengan masyarakat. Sedangkan, perihal dugaan ujaran Ahok yang dianggap melakukan tindak pidana penghinaan terhadap Ayat al-Maidah pun dibenarkan saksi.

"Ya memang ada juga mengucapkan kalimat seperti itu. Kan kita cuma membuktikan, oh benar bahwa pada saat itu Pak Ahok ada ngomong seperti itu," ujar Andrianto.

Hanya saja, kata dia, tetap saja pihaknya tidak bisa memutuskan karena harus menunggu keterangan resmi dari forensik yang tengah memeriksa video tersebut. Namun saat ditegaskan kembali berapa banyak perbedaan antara editan dan video yang asli, Andrianto menuturkan bahwa tidak begitu banyak perbedaan.

"Durasi panjang dan durasi pendek tidak ada beda kan ya, tapi kan saya tidak bisa mengatakan seperti itu. Nanti tunggu forensik," ujarnya.

REPUBLIKA

Notulen Pertemuan Ahok - Sunny Tanuwijaya

11 Oktober 2016

Jika saya mengunggah foto kertas notulen ini, tidak perlu lah melaporkan saya ke aparat atau aparat menangkap saya atas delik penghasutan di media sosial. Itu tidak elegan. Justru bila penasaran, maka yang perlu diklarifikasi itu adalah Sunny Tanuwijaya. Benar atau tidak pernah ada pertemuan tersebut? Bukan mengklarifikasi saya apalagi menangkap saya seperti kasus dilaporkannya pengungah video Ahok mengenai Surat Al Maidah ayat 51. Hehehe... :-)