Jokowi Bakal Mikir Sejuta Kali kalau Diminta Kembalikan UUD 1945

Selasa, 25 Oktober 2016

RMOL. Pasca Megawati Soekarnoputri menjadi presiden, pemerintah Indonesia selalu menjelma menjadi ‎kepanjangan tangan dari neokolonialisme global, termasuk kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Begitu kata putri proklamator Indonesia Sukarno, Rachmawati Soekarnoputri, dalam sambutan acara bedah buku 'Revolusi Belum Selesai' karyanya yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dan HMI Komisariat Hukum di Universitas Bung Karno, Jalan Kimia, Cikini, Jakarta Pusat‎, Selasa (25/10).

"Sadar atau tidak dari 2003 sampai sekarang. Jokowi juga itu jadi kepanjangan nekolim," sambungnya.

Hal itu, lanjut Rachma, bisa dibuktikan dengan keengganan Jokowi mengembalikan Undang Undang Dasar (UUD) kembali ke UUD 1945 yang asli.

"Pasti dia mikirnya sejuta kali. ‎karena dia antek," tegasnya.

KH. MA’RUF AMIN: ”MUI TIDAK MASUKI WILAYAH POLITIK, AHOK YANG MENCAMPURI WILAYAH MUI“

- Selasa, 18 Oktober 2016

PB, Jakarta – Rupanya persoalan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan jika video yang memuat pertemuan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan warga Pulau Pramuka Kepulauan Seribu, membuat Ahok dan pendukungnya gusar dan merasa tertekan.

Dengan menggunakan sebuah ormas yang menamakan diri Aliansi Masyarakat DKI Cinta Damai yang mengklaim terdiri dari tokoh masyarakat, ulama, budayawan, tokoh pemuda, pelajar dan pengacara mencoba mendesak MUI untuk mencabut SK yang memutuskan jika Ahok telah menista Al Quran dan menghina Ulama.

Bahkan salah satu ulama dari NU, Muhammad Ghozi Wahib Wahab Hasbullah mengklaim jika pilkada serentak 2017 nanti tidak ada perpecahan di tengah masyarakat.

Namun pihak MUI rupanya tidak mundur sama sekali, bahkan pernyataan dari Ustad Tengku Zulkarnain sangat tegas, jangankan untuk mencabut SK untuk merubah satu hurufpun tidak akan dilakukan.

“Koar2 di Negara Demokrasi Wajib Menghormati Pendapat Orang. Tapi MUI Didesak2 Utk Cabut Surat yg Menyerahkan Penista Qur’an Diproses Hukum.” Tulis Zulkarnain melalui akunnya @UstadTengku.

Bahkan Pimpinan MUI masa Khidmat 2015-2020, KH, Ma’ruf Amin mengingatkan kepada Ahok, “selama ini MUI sama sekali tidak pernah memasuki wilayah politik, namun Ahok yang mencampuri wilayah MUI”.

MUI memang dikenal sangat berhati-hati dalam persoalan politik, bahkan diamnya MUI beberapa waktu lalu, sebelum mengeluarkan SK tersebut, dianggap sudah menjadi bagian dari wilayah politik yang dikekang oleh pemerintah.

“Walaupun terkesan lamban, namun MUI sebenarnya sangat berhati-hati, dalam memutuskan perkara. Apalagi selama ini MUI dikenal sebagai salah satu lembaga yang dipercaya baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat, dan Ahok memang sudah memasuki wilayah milik MUI, soal akidah umat Islam,” ujar Darwis tokoh muda muslim asal Maluku Utara di Jakarta.

http://pembawaberita.com/2016/10/18/kh-maruf-amin-mui-tidak-masuki-wilayah-politik-ahok-yang-mencampuri-wilayah-mui.html

Gubernur Papua: Saya Tidak Pernah Memberikan Pernyataan Berkaitan dengan PILKADA DKI

- Selasa, 18 Oktober 2016

SIARAN PERS

Gubernur Papua: Saya Tidak Pernah Memberikan Pernyataan Berkaitan dengan PILKADA DKI

Jakarta, 18 Oktober 2016

Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe merasa perlu memberikan klarifikasi berkaitan dengan berita dan  meme  tentang pernyataannya yang dihubungkan dengan “panasnya” Pilkada DKI saat ini. “Saya perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada masyarakat DKI dan masyarakat Papua bahwa saya sama sekali tidak pernah memberikan pernyataan berkaitan dengan Pilkada DKI, apalagi dihubung-hubungkan dengan keinginan agar Papua Merdeka jika Ahok tidak dijinkan jadi Gubernur”. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Papua saat mendampingi Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam kunjungannya ke Provinsi Papua, 17 Okrober 2016.

Lukas Enembe menjadi tidak nyaman dengan semakin viral-nya berita tersebut yang dikhawatirkan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan yang sudah terbangun dengan baik dan kokoh di Tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua. “sudah berkali-kali saya nyatakan bahwa NKRI harga mati bagi kami di Papua, jadi jangan ada yang mencoba merusak tatanan yang sudah kami bangun dengan baik di tanah ini. Kami tidak berpikir untuk merdeka, tapi saat ini kami hanya fokus pada bagaimana cara mensejahterakan rakyat yang hidup di atas tanah ini. ” tegas Enembe.

Gubernur melanjutkan bahwa kami bersama dengan rakyat Papua sangat senang dan gembira, Pemerintahan saat ini yang di pimpin oleh Bapak Jokowi sangat focus dalam membangun Papua. Sudah berkali-kali Pak Jokowi berkunjung ke Provinsi Papua dan ini menunjukkan bahwa beliau sangat ingin pembangunan Papua dapat berjalan dengan cepat, sambung Lukas Enembe.

“Saya tidak punya waktu untuk mengurusi soal Provinsi lain, apalagi soal DKI yang tentunya punya karakter permasalahan yang jauh berbeda dengan Papua. Saya hanya ingin focus bagaimana caranya membangun Papua menjadi lebih baik. Makanya  saya tidak akan berhenti  berjuang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang No 21 tahun 2001, karena kunci menuju kesejahteraan rakyat papua adalah dengan melakukan perubahan Undang-undang tersebut”

GUBERNUR LUKAS ENEMBE

Catatan 2009: Presiden: Perwira TNI-Polri Jangan Bercita-cita Jadi Gubernur

- Selasa, 22 Desember 2009

Surabaya (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan para perwira lulusan akademi TNI dan Polri sebaiknya tidak bercita-cita menjadi kepala daerah mulai dari tingkat gubernur, bupati, dan walikota.

Dalam pengarahan kepada taruna, pengasuh, dan perwira TNI-Polri di Graha Samudra Bumi Moro, Markas Komando Armada Kawasan Timur, Surabaya, Selasa malam, Presiden mengatakan adalah hal wajar dan benar apabila seorang prajurit berkeinginan untuk menjadi jenderal, laksamana atau marsekal, demi pengabdian yang lebih luas lagi kepada negara. 

"Yang tidak benar kalau kalian memasuki akademi TNI Polisi lantas cita-citanya ingin menjadi bupati, waikota, gubernur, pengusaha, dan lain-lain. Tidak tepat," ujarnya.

Presiden mengatakan para taruna lulusan TNI dan Polri harus bercita-cita menjadi perwira yang berhasil di lingkungannya. 

Namun, dalam mengejar karir menuju pucuk jabatan tertinggi, Kepala Negara mengingatkan agar mereka tidak menghalalkan segala cara atau menjatuhkan teman-teman sendiri untuk menghilangkan pesaing.

"Bisa saja dalam perjalanan kehidupan nanti ada dinamika, takdir, jalan kehidupan kalian memasuki profesi yang lain, tapi saya ingin hati dan pikiran kalian semua mulai besok saya lantik hanya satu ingin berbakti dan mengabdi di lingkungan TNI Polri dan berhasil menjadi perwira," tuturnya. 

Menurut Kepala Negara, untuk itu Para taruna harus mau bekerja keras dan berjuang menjalankan tugas sebaik-baiknya.

"Hanya dengan cara itulah kalian berhasil menghadapi rintangan dan tantangan tugas yang tidak ringan," ujarnya. 

Dalam pengarahannya, Presiden Yudhoyono menyampaikan tiga hal penting berdasarkan pengalamannya sendiri untuk dipegang para taruna selama perjalanan karir mereka.

Tiga hal itu adalah mengemban tugas apa pun di mana pun secara sungguh-sungguh dengan selalu memberikan yang terbaik, terus menerus belajar sendiri guna meningkatkan kemampuan, serta tidak pernah menyerah dalam mengatasi persoalan.

Bahkan sebagai seorang kepala negara pun, Presiden Yudhoyono mengatakan tiga hal itu masih ia pegang teguh hingga sekarang.

Sebanyak 1.092 taruna akademi TNi dan Polri lulusan tahun 2009 akan menjalani pelantikan dan pengucapan sumpah atau prasetya perwira (praspa) di Dermaga Ujung, Markas Komando Armada Kawasan Timur, Surabaya, pada Rabu 23 Desember 2009 dalam upacara pelantikan yang dipimpin oleh Presiden Yudhoyono sebagai inspektur upacara.

Taruna tersebut terdiri atas 275 taruna akademi militer, 195 taruna akademi angkatan laut, 123 aruna angkatan udara, serta 434 taruna akademi polisi dan 65 taruni akademi polisi.

Ahok Yang Mengaku Jujur Bersih Itu Ternyata Takut Pada Rakyat

Selasa, 13 September 2016

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Basuki Indra alias Zhang Wan Xie. atau biasa dipanggil Ahok tampak dikawal puluhan polisi bersenjata yang menggunakan sepeda motor saat meninggalkan Pasar Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (13/9/2016), seusai meresmikan pasar tersebut.

Komnas HAM Minta Negara Ambil Tanah yang Dikuasai Konglomerat

Kamis, 15/9/2016

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hafid Abbas meminta pemerintah mengambil sebagian besar tanah yang dikuasai konglomerasi besar di Indonesia. Tanah itu, kata Hafid, harus dibagikan kepada kelompok masyarakat miskin.

Dia menyebut ada perusahaan yang didirikan pengusaha keturunan Tionghoa memiliki tanah 5 juta hektar. Bagi Hafid, tak ada alasan bagi seorang pengusaha menguasai tanah seluas itu.

"Jadi 5 juta hektar tanah yang dimiliki satu orang itu boleh digusur, diambil sebagian oleh negara, dan dibagi ke kelompok miskin, yang sekarang ini Sinar Mas memiliki 5 juta hektar," kata Hafid saat diskusi mengenai kasus penggusuran DKI Jakarta, di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Kamis (15/9).

Resmikan Pasar, Ahok Dikawal Brimob Bersenjata Lengkap

- Selasa, 13 September 2016 |

Puluhan anggota Brigade Mobil (Brimob) terlihat mengawal mobil dinas yang dinaiki Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta Utara, Selasa, 13 Agustus 2016.

Para anggota Brimob berboncengan mengendarai sepeda motor trail berpelat nomor polisi. Mereka bersenjata lengkap dan memakai rompi anti peluru.

Berdasarkan pantauan VIVA News, puluhan sepeda motor itu mengawal sejak Ahok, sapaan akrab Basuki, meninggalkan Pasar Kebon Bawang, Tanjung Priok. Ahok baru meresmikan pasar rakyat yang dibangun PT Wijaya Karya untuk PD Pasar Jaya.

Geruduk Kantor Luhut, BEM UI Tolak Proyek Reklamasi

- Selasa, 13 September 2016

Massa yang berasal dari BEM UI dan warga Kampung Nelayan Muara Angke melakukan aksi di depan Gedung Kementerian Maritim, Jakarta, Selasa (13/9)

Massa yang berasal dar BEM UI dan warga Kampung Nelayan Muara Angke melakukan aksi di depan Gedung Kementerian Maritim, Jakarta, Selasa (13/9)

Penolakan atas kebijakan pemerintah melanjutkan reklamasi di Pulau G terus mengalir. BEM UI melakukan aksi penolakan di depan gedung Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Selasa (13/9). Sekitar 50 mahasiswa berjas kuning berjajar membawa spanduk dan meneriakan penolakan di ruas jalan MH. Thamrin depan Gedung Menko Maritim.

Luhut ‘Sembunyikan’ Kajian Reklamasi, Pakar ITB: Itu Namanya Tidak Bijaksana

Senin, 12 September 2016

Jakarta, Aktual – Pakar kelautan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Muslim Muin Ph.D dibuat heran dengan sikap Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut tidak ada masalah di proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.

Muslim pun mempertanyakan hasil kajian yang jadi alasan Luhut menyatakan Pulau G tidak bermasalah. Yakni hasil kajian yang diklaim dilakukan tim bentukan Luhut dengan menggandeng BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi).

Sejauh ini, Muslim mengaku belum pernah melihat hasil kajian dari tim bentukan Luhut, sampai ujug-ujug dinyatakan tidak ada masalah lagi dengan proyek reklamasi Pulau G. Pertanyaan pun muncul, mengapa kajian tim Luhut tidak dibuka ke publik? “Itu membuktikan ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau saya, tentu kajian akan saya buka ke publik. Jika disembunyikan itu namanya pengecut,” ujar dia, saat dihubungi Aktual dari Jakarta, Ahad (12/9).

Pulau G Tidak Bermasalah, Koalisi: Kajiannya Mana Pak Luhut?

- 10 September 2016

Jakarta, Aktual – Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menagih kajian mengenai reklamasi Pulau G diklaim Menko Kemaritiman dilakukan oleh Tim dari ITB.

Martin Hadiwinata dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) yang merupakan salah satu yang tergabung di Koalisi mengatakan kajian harus dibeberkan secara transparan agar bisa dibahas publik. 

Parahnya, di saat hasil kajian tidak bisa diakses publik, Luhut sudah mengeluarkan pernyataan bahwa proyek reklamasi Pulau G tidak ada masalah dan layak dilanjutkan. “Padahal dia (Luhut) mengklaim hasil kajian itu jadi basis pengambilan keputusannya,” ucap Marthin, kepada Aktual, Jumat (9/9).

Luhut Berpihak ke Podomoro, Sebut Reklamasi Pulau G Tidak Bermasalah

- Jum'at, 9 September 2016

Jakarta, Aktual – Pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut tidak ada masalah di proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta, sangat mengecewakan. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, yang selama ini sudah berjibaku menolak reklamasi termasuk lewat jalur hukum, menilai pernyataan Luhut menjadi bukti nyata keberpihakan, bukan kepada rakyat Jakarta, tapi kepada pengembang.

Sebab kesimpulan Luhut hanya berdasarkan diskusi dengan PLN dan pengembang saja, tidak dengan rakyat sekitar yang terdampak. Padahal keberadaan Pulau G menimbulkan persoalan kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap sumber kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir, perempuan dan laki-laki.

“Itu justru tidak menjadi pertimbangan dia (Luhut),” ujar Martin Hadiwinata dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mewakili Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, kepada Aktual, Kamis (8/9).

Pemerintah Lanjutkan Proyek Reklamasi Pulau G

- Sabtu, 9 September 2016

Jakarta, Aktual — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan, pemerintah melanjutkan proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.

“Kami sudah putuskan untuk kita lanjutkan,” kata Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Jumat (9/9).

Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut mengklaim, tidak ada masalah dan dampak yang dikhawatirkan baik dari aspek hukum maupun lingkungan terkait proyek itu.

Soekarno Mengusir Penjajah, Jokowi “Mengundang” Penjajah

Jokowi-JK dan PDIP (bersama KIH=Koalisi Indonesia Hebat) sepertinya lebih cenderung “menghambakan” diri di hadapan sejumlah negara asing. Jokowi-JK bahkan sepertinya telah berada di genggaman asing. Dan negeri ini benar-benar ingin kembali dijajah. Yakni dimulai dengan mengikuti “arahan” IMF-Bank Dunia, mengcekik leher dan memukul perut rakyat dengan cara mencabut subsidi BBM (menaikkan harganya) dengan dalih bahwa anggaran subsidi BBM-nya akan dialihkan untuk membiayai pembangunan sejumlah infrastruktur. Anehnya, Jokowi-JK hanya menaikkan harga BBM bersubsidi (untuk rakyat menengah ke bawah) sebesar Rp.2.000, sementara harga Pertamax untuk kalangan menengah atas tidak dinaikkan. Alasanya karena BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, dan juga karena subsidi membuat rakyat jadi malas.

Mungkin yang dimaksud pemerintah tidak tepat sasaran dan malas itu adalah bahwa selama ini rakyat tidak tepat sasaran dan malas memasuki ke SPBU milik asing. Sekarang, rakyat sudah tepat “sasaran” mengunjungi dan tak lagi malas memasuki SPBU milik asing dengan oktan yang lebih baik dan harga cuma beda tipis dengan SPBU Pertamina. Di saat seperti itu, tentu usaha SPBU milik asing menjadi ramai dan meraup untung dari uang rakyat.

Ketika harga BBM dinaikkan, maka harga-harga kebutuhan pokok pun pasti ikut naik. Selain harga kebutuhan pokok sudah naik akibat kenaikan harga BBM, pemerintah Jokowi-JK malah kini per 1 Januari 2015 menaikkan harga Tarif Dasar Listrik (TDL), harga elpiji 3 kg dan tarif Kereta Api.

Harga Gas di Cina Yang Impor dari Indonesia Ternaya Lebih Murah

Berita Islam 24H - Pemerintah Jokowi-JK masih merumuskan harga gas industri di Indonesia yang saat ini mencapai USD 8 Million Metric British Thermal Unit (MMbtu). Harga tersebut jauh lebih mahal dibanding Singapura yang hanya berada di kisaran USD 4 per MMbtu.

Selisih harga yang mencapai 2 kali lipat tersebut dikeluhkan oleh para pelaku industri. Sebab, sebagai negara yang mengekspor sebagian hasil gasnya ke Singapura, Indonesia tidak seharusnya memberi tarif dalam negeri yang jauh lebih mahal.

Tidak hanya Singapura, negara tetangga lainnya seperti Malaysia hanya menjual harga gas untuk industri sebesar USD 4,47 per MMbtu, Filipina USD 5,43 per MMbtu dan Vietnam USD 7,5 per MMbtu.

Ahok Disebut Cetak Sejarah Penggusuran Paling Brutal

Jum'at, 29 April 2016

Jakarta, CNN Indonesia -- Sepanjang tahun lalu, berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, ada 113 kasus penggusuran paksa oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Penggusuran itu merugikan 8.315 kepala keluarga dan 600 unit usaha. Sebanyak 84 persen penggusuran dilakukan secara sepihak.

Itu belum termasuk penggusuran yang dilakukan sejak awal hingga menjelang tengah tahun ini. Merujuk pada data tersebut, sejarawan Betawi JJ Rizal menyebut Ahok sebagai Gubernur Jakarta yang paling sering menggusur warganya.

Proyek Kereta Cepat ‘Belum Jelas’; Mafia Tanah Sudah kuasai Tanah Rakyat

- Jum'at, 2 September 2016

Lingkarannews, Jakarta- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sedang menunggu pencairan dana dari CDB (China Development Bank), namun para mafia tanah sudah mulai menguasai tanah warga yang terkena jalur kereta cepat tersebut

Tindakan para Mafia tanah tersebut berharap keuntungan atas proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, terutama wilayah di mana keberadaan stasiun kereta cepat berada. Mafia tanah memiliki orientasi bisnis bakal ramai ke depannya

Wilayah di Purwakarta, sejumlah tanah warga sudah ditawari harga bahkan sebagian besar sudah dibeli oleh para mafia tanah. Hal tersebut akan berdampak secara langsung pada kenaikan harga tanah yang termasuk wilayah jalur kereta cepat

PT Kereta Cepat Indonesia China akan berhadapan dengan para mafia untuk pembebasan lahan (namun ada yang mengatakan, mafia tersebut juga adalah ‘orang dalam’ proyek itu sendiri)

Berharap tawar menawar atas kenaikan harga tanah sesuai harga kenaikan harga yang ditetapkan para mafia, tentu akan berdampak pada anggaran pembebasan lahan. Itu terjadi karena terlalu lama nya proses pembebasan lahan yang dilakukan  sehingga dimanfaatkan para mafia tanah untuk bergerak memnguasai lahan yang ada

Adityawarman @aditnamasaya

Tautan: Lingkaran News