Sangat Keji Strategi Jokowi Mempertahankan Kekuasaan

Setya Novanto dan Joko Widodo Foto: via Harian Terbit

SANGAT keji dan norak, Joko Widodo jalankan strategi mempertahankan kekuasaannya dengan mendukung dan menempatkan para koruptor (E-KTP dan lain-lain) memimpin sejumlah institusi negara, lalu menyanderanya agar tidak bersikap kritis kepada pemerintah.

Lebih dari dua tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi Presiden, kita dapat melihat pengingkaran terhadap janji-janji manis di saat kampanye, terutama janji atau sumpahnya untuk memberantas korupsi dan menegakan pemerintah yang bersih dari korupsi. Janji manis tinggal kenangan pahit, sumpah setia tinggal ampas.

Sebaliknya, Joko Widodo justru menikmati dan memanfaatkan keadaan robohnya institusi negara, serta hancurnya nilai-nilai dan runtuhnya moralitas para pejabat negara tersebut untuk melanggengkan kekuasaannya.

Soekarno Mengusir Penjajah, Jokowi “Mengundang” Penjajah

Jokowi-JK dan PDIP (bersama KIH=Koalisi Indonesia Hebat) sepertinya lebih cenderung “menghambakan” diri di hadapan sejumlah negara asing. Jokowi-JK bahkan sepertinya telah berada di genggaman asing. Dan negeri ini benar-benar ingin kembali dijajah. Yakni dimulai dengan mengikuti “arahan” IMF-Bank Dunia, mengcekik leher dan memukul perut rakyat dengan cara mencabut subsidi BBM (menaikkan harganya) dengan dalih bahwa anggaran subsidi BBM-nya akan dialihkan untuk membiayai pembangunan sejumlah infrastruktur. Anehnya, Jokowi-JK hanya menaikkan harga BBM bersubsidi (untuk rakyat menengah ke bawah) sebesar Rp.2.000, sementara harga Pertamax untuk kalangan menengah atas tidak dinaikkan. Alasanya karena BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, dan juga karena subsidi membuat rakyat jadi malas.

Mungkin yang dimaksud pemerintah tidak tepat sasaran dan malas itu adalah bahwa selama ini rakyat tidak tepat sasaran dan malas memasuki ke SPBU milik asing. Sekarang, rakyat sudah tepat “sasaran” mengunjungi dan tak lagi malas memasuki SPBU milik asing dengan oktan yang lebih baik dan harga cuma beda tipis dengan SPBU Pertamina. Di saat seperti itu, tentu usaha SPBU milik asing menjadi ramai dan meraup untung dari uang rakyat.

Ketika harga BBM dinaikkan, maka harga-harga kebutuhan pokok pun pasti ikut naik. Selain harga kebutuhan pokok sudah naik akibat kenaikan harga BBM, pemerintah Jokowi-JK malah kini per 1 Januari 2015 menaikkan harga Tarif Dasar Listrik (TDL), harga elpiji 3 kg dan tarif Kereta Api.

Proyek Kereta Cepat ‘Belum Jelas’; Mafia Tanah Sudah kuasai Tanah Rakyat

- Jum'at, 2 September 2016

Lingkarannews, Jakarta- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sedang menunggu pencairan dana dari CDB (China Development Bank), namun para mafia tanah sudah mulai menguasai tanah warga yang terkena jalur kereta cepat tersebut

Tindakan para Mafia tanah tersebut berharap keuntungan atas proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, terutama wilayah di mana keberadaan stasiun kereta cepat berada. Mafia tanah memiliki orientasi bisnis bakal ramai ke depannya

Wilayah di Purwakarta, sejumlah tanah warga sudah ditawari harga bahkan sebagian besar sudah dibeli oleh para mafia tanah. Hal tersebut akan berdampak secara langsung pada kenaikan harga tanah yang termasuk wilayah jalur kereta cepat

PT Kereta Cepat Indonesia China akan berhadapan dengan para mafia untuk pembebasan lahan (namun ada yang mengatakan, mafia tersebut juga adalah ‘orang dalam’ proyek itu sendiri)

Berharap tawar menawar atas kenaikan harga tanah sesuai harga kenaikan harga yang ditetapkan para mafia, tentu akan berdampak pada anggaran pembebasan lahan. Itu terjadi karena terlalu lama nya proses pembebasan lahan yang dilakukan  sehingga dimanfaatkan para mafia tanah untuk bergerak memnguasai lahan yang ada

Adityawarman @aditnamasaya

Tautan: Lingkaran News