Luhut ‘Sembunyikan’ Kajian Reklamasi, Pakar ITB: Itu Namanya Tidak Bijaksana

Senin, 12 September 2016

Jakarta, Aktual – Pakar kelautan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Muslim Muin Ph.D dibuat heran dengan sikap Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut tidak ada masalah di proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.

Muslim pun mempertanyakan hasil kajian yang jadi alasan Luhut menyatakan Pulau G tidak bermasalah. Yakni hasil kajian yang diklaim dilakukan tim bentukan Luhut dengan menggandeng BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi).

Sejauh ini, Muslim mengaku belum pernah melihat hasil kajian dari tim bentukan Luhut, sampai ujug-ujug dinyatakan tidak ada masalah lagi dengan proyek reklamasi Pulau G. Pertanyaan pun muncul, mengapa kajian tim Luhut tidak dibuka ke publik? “Itu membuktikan ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau saya, tentu kajian akan saya buka ke publik. Jika disembunyikan itu namanya pengecut,” ujar dia, saat dihubungi Aktual dari Jakarta, Ahad (12/9).

Pulau G Tidak Bermasalah, Koalisi: Kajiannya Mana Pak Luhut?

- 10 September 2016

Jakarta, Aktual – Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menagih kajian mengenai reklamasi Pulau G diklaim Menko Kemaritiman dilakukan oleh Tim dari ITB.

Martin Hadiwinata dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) yang merupakan salah satu yang tergabung di Koalisi mengatakan kajian harus dibeberkan secara transparan agar bisa dibahas publik. 

Parahnya, di saat hasil kajian tidak bisa diakses publik, Luhut sudah mengeluarkan pernyataan bahwa proyek reklamasi Pulau G tidak ada masalah dan layak dilanjutkan. “Padahal dia (Luhut) mengklaim hasil kajian itu jadi basis pengambilan keputusannya,” ucap Marthin, kepada Aktual, Jumat (9/9).

Luhut Berpihak ke Podomoro, Sebut Reklamasi Pulau G Tidak Bermasalah

- Jum'at, 9 September 2016

Jakarta, Aktual – Pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut tidak ada masalah di proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta, sangat mengecewakan. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, yang selama ini sudah berjibaku menolak reklamasi termasuk lewat jalur hukum, menilai pernyataan Luhut menjadi bukti nyata keberpihakan, bukan kepada rakyat Jakarta, tapi kepada pengembang.

Sebab kesimpulan Luhut hanya berdasarkan diskusi dengan PLN dan pengembang saja, tidak dengan rakyat sekitar yang terdampak. Padahal keberadaan Pulau G menimbulkan persoalan kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap sumber kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir, perempuan dan laki-laki.

“Itu justru tidak menjadi pertimbangan dia (Luhut),” ujar Martin Hadiwinata dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mewakili Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, kepada Aktual, Kamis (8/9).

Pemerintah Lanjutkan Proyek Reklamasi Pulau G

- Sabtu, 9 September 2016

Jakarta, Aktual — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan, pemerintah melanjutkan proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta.

“Kami sudah putuskan untuk kita lanjutkan,” kata Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Jumat (9/9).

Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut mengklaim, tidak ada masalah dan dampak yang dikhawatirkan baik dari aspek hukum maupun lingkungan terkait proyek itu.

Soekarno Mengusir Penjajah, Jokowi “Mengundang” Penjajah

Jokowi-JK dan PDIP (bersama KIH=Koalisi Indonesia Hebat) sepertinya lebih cenderung “menghambakan” diri di hadapan sejumlah negara asing. Jokowi-JK bahkan sepertinya telah berada di genggaman asing. Dan negeri ini benar-benar ingin kembali dijajah. Yakni dimulai dengan mengikuti “arahan” IMF-Bank Dunia, mengcekik leher dan memukul perut rakyat dengan cara mencabut subsidi BBM (menaikkan harganya) dengan dalih bahwa anggaran subsidi BBM-nya akan dialihkan untuk membiayai pembangunan sejumlah infrastruktur. Anehnya, Jokowi-JK hanya menaikkan harga BBM bersubsidi (untuk rakyat menengah ke bawah) sebesar Rp.2.000, sementara harga Pertamax untuk kalangan menengah atas tidak dinaikkan. Alasanya karena BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, dan juga karena subsidi membuat rakyat jadi malas.

Mungkin yang dimaksud pemerintah tidak tepat sasaran dan malas itu adalah bahwa selama ini rakyat tidak tepat sasaran dan malas memasuki ke SPBU milik asing. Sekarang, rakyat sudah tepat “sasaran” mengunjungi dan tak lagi malas memasuki SPBU milik asing dengan oktan yang lebih baik dan harga cuma beda tipis dengan SPBU Pertamina. Di saat seperti itu, tentu usaha SPBU milik asing menjadi ramai dan meraup untung dari uang rakyat.

Ketika harga BBM dinaikkan, maka harga-harga kebutuhan pokok pun pasti ikut naik. Selain harga kebutuhan pokok sudah naik akibat kenaikan harga BBM, pemerintah Jokowi-JK malah kini per 1 Januari 2015 menaikkan harga Tarif Dasar Listrik (TDL), harga elpiji 3 kg dan tarif Kereta Api.

Harga Gas di Cina Yang Impor dari Indonesia Ternaya Lebih Murah

Berita Islam 24H - Pemerintah Jokowi-JK masih merumuskan harga gas industri di Indonesia yang saat ini mencapai USD 8 Million Metric British Thermal Unit (MMbtu). Harga tersebut jauh lebih mahal dibanding Singapura yang hanya berada di kisaran USD 4 per MMbtu.

Selisih harga yang mencapai 2 kali lipat tersebut dikeluhkan oleh para pelaku industri. Sebab, sebagai negara yang mengekspor sebagian hasil gasnya ke Singapura, Indonesia tidak seharusnya memberi tarif dalam negeri yang jauh lebih mahal.

Tidak hanya Singapura, negara tetangga lainnya seperti Malaysia hanya menjual harga gas untuk industri sebesar USD 4,47 per MMbtu, Filipina USD 5,43 per MMbtu dan Vietnam USD 7,5 per MMbtu.

Ahok Disebut Cetak Sejarah Penggusuran Paling Brutal

Jum'at, 29 April 2016

Jakarta, CNN Indonesia -- Sepanjang tahun lalu, berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, ada 113 kasus penggusuran paksa oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Penggusuran itu merugikan 8.315 kepala keluarga dan 600 unit usaha. Sebanyak 84 persen penggusuran dilakukan secara sepihak.

Itu belum termasuk penggusuran yang dilakukan sejak awal hingga menjelang tengah tahun ini. Merujuk pada data tersebut, sejarawan Betawi JJ Rizal menyebut Ahok sebagai Gubernur Jakarta yang paling sering menggusur warganya.

Proyek Kereta Cepat ‘Belum Jelas’; Mafia Tanah Sudah kuasai Tanah Rakyat

- Jum'at, 2 September 2016

Lingkarannews, Jakarta- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sedang menunggu pencairan dana dari CDB (China Development Bank), namun para mafia tanah sudah mulai menguasai tanah warga yang terkena jalur kereta cepat tersebut

Tindakan para Mafia tanah tersebut berharap keuntungan atas proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, terutama wilayah di mana keberadaan stasiun kereta cepat berada. Mafia tanah memiliki orientasi bisnis bakal ramai ke depannya

Wilayah di Purwakarta, sejumlah tanah warga sudah ditawari harga bahkan sebagian besar sudah dibeli oleh para mafia tanah. Hal tersebut akan berdampak secara langsung pada kenaikan harga tanah yang termasuk wilayah jalur kereta cepat

PT Kereta Cepat Indonesia China akan berhadapan dengan para mafia untuk pembebasan lahan (namun ada yang mengatakan, mafia tersebut juga adalah ‘orang dalam’ proyek itu sendiri)

Berharap tawar menawar atas kenaikan harga tanah sesuai harga kenaikan harga yang ditetapkan para mafia, tentu akan berdampak pada anggaran pembebasan lahan. Itu terjadi karena terlalu lama nya proses pembebasan lahan yang dilakukan  sehingga dimanfaatkan para mafia tanah untuk bergerak memnguasai lahan yang ada

Adityawarman @aditnamasaya

Tautan: Lingkaran News