Jokowi-JK dan PDIP (bersama KIH=Koalisi Indonesia Hebat) sepertinya lebih cenderung “menghambakan” diri di hadapan sejumlah negara asing. Jokowi-JK bahkan sepertinya telah berada di genggaman asing. Dan negeri ini benar-benar ingin kembali dijajah. Yakni dimulai dengan mengikuti “arahan” IMF-Bank Dunia, mengcekik leher dan memukul perut rakyat dengan cara mencabut subsidi BBM (menaikkan harganya) dengan dalih bahwa anggaran subsidi BBM-nya akan dialihkan untuk membiayai pembangunan sejumlah infrastruktur. Anehnya, Jokowi-JK hanya menaikkan harga BBM bersubsidi (untuk rakyat menengah ke bawah) sebesar Rp.2.000, sementara harga Pertamax untuk kalangan menengah atas tidak dinaikkan. Alasanya karena BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, dan juga karena subsidi membuat rakyat jadi malas.
Mungkin yang dimaksud pemerintah tidak tepat sasaran dan malas itu adalah bahwa selama ini rakyat tidak tepat sasaran dan malas memasuki ke SPBU milik asing. Sekarang, rakyat sudah tepat “sasaran” mengunjungi dan tak lagi malas memasuki SPBU milik asing dengan oktan yang lebih baik dan harga cuma beda tipis dengan SPBU Pertamina. Di saat seperti itu, tentu usaha SPBU milik asing menjadi ramai dan meraup untung dari uang rakyat.
Ketika harga BBM dinaikkan, maka harga-harga kebutuhan pokok pun pasti ikut naik. Selain harga kebutuhan pokok sudah naik akibat kenaikan harga BBM, pemerintah Jokowi-JK malah kini per 1 Januari 2015 menaikkan harga Tarif Dasar Listrik (TDL), harga elpiji 3 kg dan tarif Kereta Api.