Usik Indonesia, Negara-negara Pasifik Ikut Campur soal Papua Barat

- Senin,  26 September 2016

NEW YORK - Negara-negara di Kepulauan Pasifik terang-terangan mengusik dan ikut campur urusan dalam negeri Indonesia. Negara-negara itu di forum PBB menyerukan kebebasan bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.

Ada enam negara Kepualauan Pasifik—Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island dan Tuvalu—yang blak-blakan menyatakan keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.

”Pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dan mengejar untuk menentukan nasib sendiri bagi Papua Barat adalah dua sisi dari mata uang yang sama,” kata Perdana Menteri Solomon Island, Manasye Sogavare.

”Banyak laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat yang menekankan penguatan hak untuk menentukan nasib sendiri, yang menghasilkan pelanggaran HAM langsung oleh Indonesia dalam upaya untuk meredakan segala bentuk oposisi,” lanjut dia, seperti dikutip Radio NZ, Senin (26/9/2016).

Presiden Marshall Island, Hilda Heine, mendesak Dewan HAM PBB untuk melakukan penyelidikan yang kredibel atas pelanggaran di Papua Barat.

Sikap ikut campur negara-negara Kepulauan Pasifik itu membuat Indonesia terkejut.  Nara Masista Rakhmatia, seorang pejabat Indonesia untuk misi tetap di PBB, menyayangkan pernyataan para pemimpin Kepulauan Pasifik itu.

Masalah Papua Barat sejatinya tidak ada dalam agenda pembahasan di forum PBB. Agenda yang dibahas itu sejatinya soal tujuan pembangunan berkelanjutan dan respon global terhadap perubahan iklim.

”Para pemimpin yang sama memilih bukan untuk melanggar Piagam PBB dengan mencampuri kedaulatan negara lain dan melanggar integritas teritorialnya,” kata Nara.

Nara menolak tuduhan adanya pelanggaran HAM oleh Indonesia di Papua Barat. “Laporan bermotif politik mereka rancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di provinsi tersebut (Papua Barat dan Papua) yang telah secara konsisten terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan melakukan serangan teroris bersenjata,” kata Nara.

Dia menegaskan bahwa Indonesia memiliki mekanisme untuk menangani masalah di Papua.

- SINDONEWS

Catatan 2009: Presiden: Perwira TNI-Polri Jangan Bercita-cita Jadi Gubernur

- Selasa, 22 Desember 2009

Surabaya (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan para perwira lulusan akademi TNI dan Polri sebaiknya tidak bercita-cita menjadi kepala daerah mulai dari tingkat gubernur, bupati, dan walikota.

Dalam pengarahan kepada taruna, pengasuh, dan perwira TNI-Polri di Graha Samudra Bumi Moro, Markas Komando Armada Kawasan Timur, Surabaya, Selasa malam, Presiden mengatakan adalah hal wajar dan benar apabila seorang prajurit berkeinginan untuk menjadi jenderal, laksamana atau marsekal, demi pengabdian yang lebih luas lagi kepada negara. 

"Yang tidak benar kalau kalian memasuki akademi TNI Polisi lantas cita-citanya ingin menjadi bupati, waikota, gubernur, pengusaha, dan lain-lain. Tidak tepat," ujarnya.

Presiden mengatakan para taruna lulusan TNI dan Polri harus bercita-cita menjadi perwira yang berhasil di lingkungannya. 

Namun, dalam mengejar karir menuju pucuk jabatan tertinggi, Kepala Negara mengingatkan agar mereka tidak menghalalkan segala cara atau menjatuhkan teman-teman sendiri untuk menghilangkan pesaing.

"Bisa saja dalam perjalanan kehidupan nanti ada dinamika, takdir, jalan kehidupan kalian memasuki profesi yang lain, tapi saya ingin hati dan pikiran kalian semua mulai besok saya lantik hanya satu ingin berbakti dan mengabdi di lingkungan TNI Polri dan berhasil menjadi perwira," tuturnya. 

Menurut Kepala Negara, untuk itu Para taruna harus mau bekerja keras dan berjuang menjalankan tugas sebaik-baiknya.

"Hanya dengan cara itulah kalian berhasil menghadapi rintangan dan tantangan tugas yang tidak ringan," ujarnya. 

Dalam pengarahannya, Presiden Yudhoyono menyampaikan tiga hal penting berdasarkan pengalamannya sendiri untuk dipegang para taruna selama perjalanan karir mereka.

Tiga hal itu adalah mengemban tugas apa pun di mana pun secara sungguh-sungguh dengan selalu memberikan yang terbaik, terus menerus belajar sendiri guna meningkatkan kemampuan, serta tidak pernah menyerah dalam mengatasi persoalan.

Bahkan sebagai seorang kepala negara pun, Presiden Yudhoyono mengatakan tiga hal itu masih ia pegang teguh hingga sekarang.

Sebanyak 1.092 taruna akademi TNi dan Polri lulusan tahun 2009 akan menjalani pelantikan dan pengucapan sumpah atau prasetya perwira (praspa) di Dermaga Ujung, Markas Komando Armada Kawasan Timur, Surabaya, pada Rabu 23 Desember 2009 dalam upacara pelantikan yang dipimpin oleh Presiden Yudhoyono sebagai inspektur upacara.

Taruna tersebut terdiri atas 275 taruna akademi militer, 195 taruna akademi angkatan laut, 123 aruna angkatan udara, serta 434 taruna akademi polisi dan 65 taruni akademi polisi.

Kekuatan Rakyat Pilih Jalan Demokrasi Lewat Pilkada Jika Yusril Ihza Mahendra Dicalonkan..

- Kamis, 22 September 2016

Oleh : Yudi Syamhudi Suyuti
(Koordinator Perjuangan Kekuatan Rakyat).

Jika partai-partai koalisi usung Yusril Ihza Mahendra sebagai calon gubernur DKI Jakarta, maka kekuatan rakyat pilih demokrasi pilkada sebagai jalan perubahan di Jakarta. Akan tetapi berbeda jika Yusril Ihza Mahendra tidak diusung, maka perubahan lewat jalanan adalah pilihan politik paling rasional.

Saat ini watak partai-partai politik mestinya berubah lebih memperhatikan rakyat miskin yang digusur, ditindas, dihina dan diinjak-injak oleh Ahok sang setan imperialis kecil. Dan sudah waktunya perubahan dilakukan mulai dari Jakarta.

Ada informasi yang tersebar bahwa Istana intervensi pilkada di Jakarta karena alasan hutang politik Istana dengan para cukong yang terdiri dari pengembang dan konglomerat.

Ada indikasi Istana ingin menenggalamkan calon yang dianggap kuat melawan Ahok. Sehingga dimunculkan calon boneka seperti Anies Baswedan untuk sengaja dipasang sebagai hanya pembanding saja.

Ini adalah sikap Istana yang banci, cengeng dan tidak sportif, hanya berani bertarung kasak kusuk. Seharusnya dalam demokrasi yang beradab, hal-hal konspiratif seperti ini seharusnya tidak lagi digunakan. Karena ini salah satu bentuk korupsi kekuasaan.

Sekali lagi, harapan massa rakyat untuk majunya Yusril Ihza Mahendra sangat kuat. Dan rakyat akan menghargai demokrasi yang dijalankan di Jakarta.

Jika ternyata yang diusung partai-partai politik koalisi hanya calon boneka, maka perubahan lewat jalanan adalah pilihannya.

http://www.repelita.com/kekuatan-rakyat-pilih-jalan-demokrasi-lewat-pilkada-jika-yusril-ihza-mahendra-dicalonkan-jika-tidak-perubahan-lewat-jalanan.

Sebaiknya Putra Sulung SBY Disiapkan Jadi Panglima TNI ketimbang Cagub DKI

- Kamis, 22 September 2016

JAKARTA - Nama Mayor TNI Agus Harimurti Yudhoyono tiba-tiba mencuat sebagai kandidat penantang Basuki T Purnama pada pilkada DKI Jakarta. Putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono itu bahkan sudah dibahas dalam pertemuan elite empat partai di Cikeas, Bogor, Rabu (21/9).

Namun, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing meragukan hal itu. "Itu bukan SBY yang ngomong langsung, tapi masih sebatas wacana yang belum jelas sumbernya," kata Emrus  kepada JPNN, Kamis (22/9).

Agus kini masih aktif sebagai TNI sebagai Komandan Batalyon Infanteri Mekanis 203/Arya Kemuning. Emrus mengatakan, Agus yang punya peluang karier bagus di TNI akan rugi jika maju di pilkada DKI dan belum tentu menang.

Selain itu, Agus merupakan tentara dengan prestasi sangat bagus. Agus pernah belajar di Amerika Serikat, kemudian bergabung dalam pasukan perdamaian dunia. "Dia tentara muda yang hebat," kata Emrus.

Karenanya Emrus menyayangkan jika tentara sehebat Agus harus ditarik-tarik ke dalam dunia politik. Alasannya, kurang bijak jika orang hebat di militer apalagi masih berusia muda dan karirnya panjang ditarik ke politik.

"Kalau TNI yang masih aktif apalagi masih muda, saya sarankan jangan diganggu," kata dia. "Kalau yang sudah pensiun, mungkin boleh," tambahnya.

Karenanya Emrus justru menyarankan Agus tetap bertahan di TNI. Sebab, bisa saja ke depan suami Annisa Pohan itu menjadi Panglima TNI.

"Menurut saya biarkan saja dia menjadi Panglima TNI beberapa tahun ke depan nantinya. Saya sarankan urungkan niat untuk menarik-nariknya ke politik," kata direktur EmrusCorner itu.

Sumber: JPNN

Ahok Sindir Yusril Enggak Punya Program, Ini Jawaban Yusril

Capture: Maya Kusuma

20 September 2016

Yusril menghadiri rapat akbar Forum RT/RW Jakarta Utara di Koja, Ahad (18/9) kemarin. Dalam forum tersebut, dibahas bagaimana supaya warga memilih pemimpin Jakarta dengan santun dan pro rakyat.

Mendengar kehadiran Yusril di acara tersebut, Ahok lantas berkomentar miring soal Mantan Sekretaris Negara itu.

"Ya itu kan (Yusril) orang enggak punya program. Jadi santai sajalah," ketusnya di kompleks Balai Kota Jakarta, Senin (19/9).

****

Ini jawaan Yusil:

1. Ahok bilang saya nggak punya program itu memang bener, bukan fitnah. | Pertama saya gak punya program gusur rakyat miskin. Ahok punya

2. Kedua saya gak punya program sengsarakan warga Kampung Aquarium. Ahok punya dan sudah dilaksanakan.

3. Saya gak punya program mau gusur kampung Luar Batang, Ahok punya. | Sudah mau dilaksanakan tapi gagal

4. Saya gak punya program untuk beli tanah RS Sumberwaras, Ahok punya. Sudsh dilaksanakan dan kini bermasalah

5. Saya gak punya program beli tanah milik DKI sendiri di Cengkareng. | Sudah dilaksanakan dan bermasalah.
Saya tidak punya program seperti itu

6. Saya gak punya program bentak-bentak ibu-ibu. | Ahok punya dan sudah dilaksanakan

7. Ahok punya program tidak boleh motong hewan qurban kecuali di tempat jagal hewan. | Saya gak punya

8. Itu deh kira-kira yang saya gak punya program tapi Ahok punya

Innalillahi, Mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni Berpulang ke Rahmatullah

Breaking

REPUBLIKA,, JAKARTA -- Kabar duka dari keluarga mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni. Mantan Menteri Agama Kabinet Indonesia Bersatu itu dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Selasa (20/9).

"Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Dr KH Maftuh Basyuni (Ketua BWI/mantan Menteri Agama). Semoga almarhum mendapat tempat yang layak di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sabar dan tabah. Amin," demikian bunyi pesan WhatsApp yang diterima redaksi Republika.co.id, Selasa (20/9) malam.

Dirut Bulog Sebut tak Ada Rekomendasi dari Irman ke Bulog

Ahad, 18 September 2016

Tudingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa Irman Gusman terlibat dalam kasus kuota gula di Bulog pupus. Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti menegaskan, hingga saat ini, tidak pernah ada rekomendasi Irman Gusman kepada Bulog.

"Seingat saya sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari beliau (Irman Gusman-red)," kata Djarot melalui pesan singkatnya, Ahad (18/9).

Terlebih, menurutnya, tidak ada kewenangan Irman Gusman sebagai Ketua DPD untuk memberi rekomendasi terkait kuota import gula kepada perusahaan tersebut. Pemberian rekomendasi tersebut kata Djarot, adalah kewenangan Kementerian yang terkait dan juga memiliki syarat dan ketentuannya.

"Rekomendasi importasi gula itu dari kementerian terkait dan kewenangan Bulog hanya melaksanakan sesuai izin dan ekomendasi yang ada," katanya.

Namun, KPK menangkap tangan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman karena diduga menerima uang suap sebesar Rp 100 juta dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto (XXS) dan istrinya Memi (MMI). Suap terkait rekomendasi Irman kepada Bulog agar memberikan jatah impor gula kepada CV Semesta Berjaya di Sumatera Barat.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengatakan, pemberian rekomendasi Irman kepada Bulog tersebut diduga disampaikan secara lisan melalui telepon.

Adapun kasus ini bermula, tangkap tangan KPK pada Jumat (16/9) malam. Mereka yakni Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto (XXS), Istri CV Semesta Berjaya, Memi (MMI), Adik Kandung Xaveriandy, Wily (WS) dan Ketua DPD, Irman Gusman (IG). Namun dari keempatnya, yang ditetapkan sebagai tersangka hanya tiga orang yakni XXS, MMI dan IG.

Irman diduga menerima suap dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto (XXS) dan istrinya Memi (MMI) sebesar Rp 100 juta. Suap yang diterima Irman untuk pengurusan kuota gula impor yang diberikan oleh bulog kepada CV Semwsta Berjaya di tahun 2016 untuk Provinsi Sumatera Barat.

- Republika Online

Terkuak! Ada Kejanggalan Kasus Irman Gusman, Pesanan Siapa?

18 SEPTEMBER 2016

POSTED BY: ADMIN SEPTEMBER 18, 2016

Kabarkan.net – Ketua DPD RI Irman Gusman dicokok di kediamannya dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dini hari, Sabtu (17/9).

Menurut statemen resmi Ketua KPK, Agus Rahardjo, Irman ditangkap setelah diduga menerima suap dari CV Semesta Berjaya (SB) sebesar Rp. 100 juta terkait impor gula oleh Bulog untuk Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

Ternyata, menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, CV SB tidak terdaftar sebagai importir gula sehingga tidak bisa bebas impor komoditas strategis itu karena sebelumnya harus mendapat izin dari Kementerian Perdagangan.

"Saya pun tidak tahu dan agak kaget juga. Kita urut-urut kok ada CV bisa jadi importir dan saya tidak tahulah untuk yang seperti itu serta agak aneh saja," kata Mendag Enggartiasto kepada pers saat meninjau sejumlah pasar di Bandar Lampung, Minggu (18/9/2016).

Terkait dengan CV Semesta Berjaya yang diduga menyuap Ketua DPD, Enggartiasto mengatakan, perusahaan itu tidak terdaftar sebagai importir.

"Tidak ada dalam daftar. Saya sudah cek segera malam itu begitu ada berita," katanya.

CV. SB diketahui hanya memiliki Angka Pengenal Impor – Umum (API-U) bukan Angka Pengenal Impor – Produsen (API-P). Selain itu, CV SB memiliki ijin usaha Makanan dan Minuman. Dari keterangan Mendag, ada titik terang dalam kasus Irman.

Berdasarkan penelusuran Kabarkan.net, ada kejanggalan dalam kasus tersebut. CV SB tidak memiliki ijin importir, sedangkan penyaluran gula impor seharusnya melibatkan Bulog dan izin impor hanya bisa diberikan oleh Kementerian Perdagangan.

Bulog saat ini hanya memiliki kuota RAW Sugar sebesar 260 ribu ton. RAW Sugar adalah bahan baku gula dengan rendamen 95 persen menjadi gula kristal putih. Selebihnya, 5 persen bisa dijadikan bahan vetcin.

RAW Sugar yang di datangkan Bulog wajib diolah kembali oleh pabrik menjadi GKP dengan tingkat keputihan 100 s/d 140 sehingga layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Terkait rekomendasi kuota untuk industri makanan dan minuman, hanya bisa diproses di Dirjen AGRO Kementrian Perindustrian, kemudian Kementerian Perdagangan melalui Direktur Import untuk menyetujui kuota tersebut.

Mengapa ada kuota impor di Bulog tentang RAW Sugar? Padahal Bulog bukan pemegang API-P? Siapa yang kasih ijin Bulog impor RAW Sugar?

Ketika KPK bicara ketahanan pangan soal gula dalam konferensi pers, tampak jelas KPK tidak paham apa yang sedang mereka bicarakan. KPK tidak punya pemahaman yang komprehensif soal ketahanan pangan maupun gula.

Pemberi ijin Bulog untuk impor RAW Sugar itu adalah Presiden melalui Perpres No.48 Tahun 2016. Perpres tersebut ditandangani pada tanggal 1 Juli 2016, Tentang Penugasan Bulog. Jadi, selain Bulog hanya BUMN yang bisa meminta kuota impor.

Anehnya, Ketua DPD RI ditangkap terkait kuota Bulog dengan sebuah CV yang tidak memiliki API-P.